PENGANTAR

JENIS INFORMASI PUBLIK

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

  1. Informasi tentang profil Pemerintah Daerah;
  2. Ringkasan informasi tentang program dan/ atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Pemerintah Daerah;
  3. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Pemerintah Daerah;
  4. Ringkasan laporan akses informasi publik;
  5. Informasi lain tentang Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati atau produk hukum daerah lainnya sebagai kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan Pemerintah Daerah;
  6. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, pengajuan keberatan, proses penyelesaian sengketa informasi publik dan pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk dapat dihubungi;
  7. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh Pejabat Pemerintah Daerah maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Pemerintah Daerah;
  8. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  9. informasi tentang prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Pemerintah Daerah.

INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

  1. Bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa;
  2. Keadaan bencana non-alam seperti  kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;
  3. Bencana sosial seperti kerusuhan sosial,  konflik  sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
  4. Jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
  5. Racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat;
  6. Rencana gangguan terhadap utilitas publik.

INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

  1. Daftar informasi publik pada SKPD/ Unit Kerja terkait yang tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
  2. Informasi tentang Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati atau produk hukum daerah lainnya sebagai kebijakan yang mengikat dan berdampak bagi publik yang dikeluarkan badan publik;
  3. Informasi tentang organisasi, administrasi, personil dan keuangan;
  4. Agenda kerja Pemerintah Daerah;
  5. Syarat-syarat perijinan, izin yang diterbitkan dan/ atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya dan  laporan penataan izin yang diberikan;
  6. Rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Daerah;
  7. Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani  layanan informasi publik beserta kualifikasinya, anggaran  layanan informasi publik serta laporan penggunanaannya;
  8. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
  9. Informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/ atau penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

  1. Informasi yang dapat membahayakan negara/daerah;
  2. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dan persaingan usaha tidak sehat;
  3. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
  4. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
  5. Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

Acara Serah Terima Jabatan Kapolres Bengkayang

Bengkayang, 14 September 2019. Acara Serah Terima Jabatan Kapolres Bengkayang Yg Dihadiri Oleh Plt. Bupati Bengkayang dan Ketua DPRD Kab. Bengkayang sementara

Berdasar surat telegram Kapolri nomor 2317/1X/Kep/2019, Kapolres Bengkayang Akbp Yos Guntur mendapatkan tugas baru sebagai Kapolres Karimun Polda Kepri dan yang menggantikannya Akbp Natalia Budi Darma yang sebelumnya betugas di Akademi Kepolisian.

Rapat Paripurna DPRD Bengkayang masa jabatan 2019-2024

BENGKAYANG, Senin, 9 September 2019, Dalam sambutannya, saat melantik Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang Masa Jabatan Periode 2019-2024, Gubernur Kalbar, Sutarmidji, meminta Anggota DPRD Bengkayang bisa bekerjasama dengan Pemkab.

Sambutan Gubernur Sutarmidji tersebut dibacakan oleh Plh Bupati Bengkayang. Agustinus Naon.

“DPRD harus memahami kedudukan, tugas, dan fungsi yang akan dijalankan selama lima tahun kedepan guna mewujudkan daerah yang maju, dan lebih sejahtera disertai dengan komitmen yang kuat, ketulusan serta visi yang jelas,” paparnya.

Kata Naon dalam sambutannya, kita telah simak bersama Pidato Kenegaraan Presiden RI tentang Penyampaian RAPBN 2020 pada tanggal 16 agustus 2020 yang lalu.

“Fokus Pemerintah pada saat ini adalah Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang maksimal,” ungkap Gubernur Midji.

Kebijakan ini tentunya harus dijabarkan sampai tingkat pemerintah daerah termasuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

“Sejalan dengan kebijakan tersebut ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan terkait hubungannya dengan kemitraan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dan fungsi DPRD,” ujarnya.

Lebih lanjut, terkait pokok-pokok pikiran DPRD. Pokok-pokok pikiran DPRD pada hakekatnya merupakan realisasi dari proses penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh anggota DPRD dalam bentuk reses yang kemudian diusulkan dalam perencanaan pembangunan, dengan fokus utama percepatan pengentasan kemiskinan di daerah yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu untuk mencapai hasil yang optimal mekanisme idealnya harus melalui sistem perencanaan pembangunan yang benar disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang pada Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari Desa/Kelurahan sampai Kabupaten Bengkayang.

Untuk itu dibutuhkan kolaborasi yang efektif antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku serta menyesuaikan peran dan fungsinya masing-masing.

“Akhirnya, saya ingin mengajak para anggota DPRD terpilih untuk bersama-sama dengan Pemerintah Daerah untuk peduli terhadap perlindungan ekosistem. Pada musim kemarau tahun ini telah kembali terjadi kebakaran lahan dan kelangkaan ketersediaan air bersih bagi masyarakat,” papar Naon.

Kejadian ini tidak hanya merugikan dan menurunkan kualitas hidup kita, juga menyangkut integritas Pemerintah Daerah, masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada di Kalimantan Barat dalam menjaga ekosistem. Pemulihan ekosistem yang rusak jauh lebih mahal biayanya dibandingkan dengan menjaganya supaya tetap lestari. Oleh karena itu, jadilah duta untuk kelestarian lingkungan bersinergi dengan berbagai pihak,” pungkasnya

Turut hadir pada Rapat Paripurna DPRD Bengkayang masa jabatan 2019-2024, Drs. Jacobus Luna, M.Si selaku Bupati pertama Kabupaten Bengkayang ,bersama Wakil Bupati pertama, Drs. Moses Ahie, M.Si. Selain itu, turut hadir Ketua DPRD pertama, Drs. Hendrikus Klemen, Ketua DPRD termuda pada periode pertama, Petrus SA, SH. Anggota DPRD periode pertama hingga periode 2014-2019.

Fransiskus, M.Pd (Gerindra) dan Jonedhi, S.Pi (Demokrat) bertindak sebagai Pimpinan Sidang Sementara DPRD Kabupaten Bengkayang Pada Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Bengkayang periode 2019-2024.

Anggota DPRD Kab. Bengkayang Masa Jabatan 2019-2024 yg dilantik berdasarkan Daerah Pemilihan Legislatif pada Pemilu 2019, sbb :

Dapil Bky 1 : Sahran, S.Pd.i ( PKB ),Umar, SM ( GERINDRA ),Timotius Jono ( PDI P ),Agnes Ami, S.Pd ( GOLKAR ),Sarina, S.Pd ( NASDEM ),Anwar Alamsyah, ST ( HANURA ),Ir. Martinus Khui ( DEMOKRAT ).

Dapil Bky 2 :Debit, SH ( GERINDRA ),Fransiskus, M.Pd ( GERINDRA ),Esidorus, SP ( PDI P ),Kristina Dewi, A.Md ( GOLKAR ),Supriyadi, A.Md ( NASDEM ),Deo Rajiman, S.Pd.K ( PERINDO ),Yahuda, A.Md ( HANURA ),Jonedhi, S.Pi ( DEMOKRAT ),Riyadi ( DEMOKRAT )

Dapil Bky 3 :Asy’Ari, S.Pd.i ( PKB ),Iin Parlina ( GERINDRA ),Nikolas, SH ( PDI P ),Tony Pangeran ( GOLKAR ),Rudi Hartono, SH ( NASDEM ), Farman ( PERINDO ), Zulkifli ( DEMOKRAT )

Dapil Bky 4 :Antonius ( GERINDRA ),Kristina ( PDI P ),Drs. Kristianus Anyim, M.Si ( GOLKAR ),Arniati ( NASDEM ),Ratius ( PERINDO) Badaruddin, SH ( HANURA ),Frengki Pabayo ( DEMOKRAT ).(release/Fdr/AR)